Edjakewa

Cerita tentang PLN

In Journal on January 10, 2011 at 8:59 am

Tulisan ini anggap saja ungkapan kekecewaan saya terhadap kinerja PLN di daerah saya.

Desember tahun lalu saya menghabiskan 2 minggu liburan saya di suatu kota di pulau Bangka, sebut saja ibu kota kabupaten Bangka (cari sendiri ya). Sepengamatan saya banyak kemajuan yang telah dicapai daerah tersebut. Terjadi pembangunan disana sini. Ekonomi bergerak ke arah positif di tempat ini. Sampai saat itu saya merasa puas dengan pembangunan dan kemajuan  yang ada di daerah saya.

Namun, beberapa saat kemudian, kepuasan saya kembali harus saya pertanyakan. Terjadi peristiwa mati lampu dalam jangka waktu yang tidak biasa. hampir 9 jam di siang hari saudara2 (saya lupa tanggal pastinya). Anda semua tentu mampu membayangkan betapa buruk peristiwa ini. Sebagai masyarakat, saya sangat merasa bahwa peristiwa ini sangaat  mengganggu kelancaran hidup saya, saya menjadi sangat tidak produktif, merasa waktu saya terbuang percuma, tidak bergairah atas kehidupan saya , saya merasa tidak berdaya pada saat itu. Mungkin ada banyak orang yang merasakan hal yang sama seperti yang saya alami (saya memang  belum melakukan wawancara, tapi atas ekspresi wajah orang-orang disekitar saya, saya meyakini dampak buruk peristiwa mati lampu ini). semua kemajuan, pembangunan , harapan akan kesejahteraan yang ada seketika menjadi semu, menjadi dipertanyakan kembali,  rusak oleh karena peristiwa mati lampu yang tidak biasa itu.

Intinya, saya mau katakan bahwa electricity telah menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia, itu adalah hak asasi manusia (menurut pendapat saya lho) yang jika diambil ataupun tidak disediakan secara maksimal merupakan pelangaran atas kehidupan manusia (HAM). Manusia jaman sekarang tidak dapat hidup tanpa listrik bung!!!! Pengalaman hidup sekitar 8-9 jam tanpa listirik di siang hari adalah salah satu pengalaman yang buruk dalam hidup saya, dan akan menjadi pengalaman buruk yang tak terlupakan. Saya merasa kecewa atas peristiwa ini ,dan mungkin banyak orang lainnya meraskan hal yang sama seperti yang saya rasakan ( saya tidak dapat memberikan jumlah pasti karena saya belum melakukan wawancara ataupun riset mendalam atas hal ini. tapi saya dapat memastikan bahwa tetangga-tetangga saya sangat kecewa akan hal ini, dan tetangga dari tetangga saya juga merasakan hal yang sama. intinya kami semua, pada waktu itu, kecewa.)

Analisis lainnya yang dapat saya lakukan adalah mengenai kesejahteraan (sekali lagi, ini merupakan pendapat saya). Peristiwa mati lampu adalah peristiwa yang dapat mengagalkan program peningkatan kesejahteraan. Karena akan menghambat orang untuk bekerja dengan baik. Seperti yang sudah saya alami, ketika mati lampu, orang cenderung akan menjadi malas, tidak produktif, dan tidak punya semangat, dan kecewa. Kesejahteraan  hanya dapat ditingkatkan dengan maksimal apabila orang orang berusaha dengan maksimal untuk mendapatkannya. usaha maksimal ini tidak selalu dapat tercapai. Ada banyak hal yang dapat mengagalkannya, salah satunya adalah peristiwa mati lampu (baca kembali pemaparan saya mengenai efek negatif peristiwa mati lampu yang saya, tetangga saya, dan tetangga dari tetangga saya rasakan). Pada saat itu saya merasa menjadi manusia yang lemah, dan pada saat itu juga saya telah tertinggal (katakanlah satu langkah) untuk menjadi lebih sejahtera. Ekstrimnya, jika peristiwa mati lampu seperti ini terus dibiarkan, manusia (baca: orang Bangka) bisa mati miskin. hahaha.

Saya sadar bahwa mungkin berapa dari anda menganggap  tulisan ini terlalu berlebihan (mungkin juga tidak). Ini hanya ungkapan kekecewaan saya terhadap peristiwa mati lampu yang saya alami. Serius, hidup tanpa listrik seperti pengalaman mati lampu yang saya alami sungguh sangat menyiksa, sangat tidak baik untuk kehidupan lahir dan batin. Jangan sampai anda mengalami yang saya alami, cukup saya saja.

Semoga kedepannya tidak ada lagi peristiwa semacam ini, semoga PLN akan semakin tangguh dalam menyediakan listrik (yang merupakan kebutuhan mendasar manusia, bagian dari HAM) bagi rakyat Indonesia ini. Amen.



PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PROFESI AKUNTAN

In Accounting on November 22, 2010 at 2:56 pm

PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PROFESI AKUNTAN

CONTOH  KASUS

Menteri Keuangan Membekukan Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta

Kasus Great River

[10/1/07]

Bapepam menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River. Tak tertutup kemungkinan, Akuntan Publik yang menyajikan laporan keuangan Great River itu ikut menjadi tersangka.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003.

Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP.

Menurut Fuad Rahmany, Ketua Bapepam-LK, pihaknya sedang melakukan penyidikan terhadap AP yang memeriksa laporan keuangan Great River. Kalau ditemukan unsur pidana dalam penyidikan itu, maka AP tersebut bisa dijadikan sebagai tersangka. “Kita sedang proses penyidikan terhadap AP yang bersangkutan. Kalau memang nanti ditemukan ada unsur pidana, maka dia akan kita laporkan juga Kejaksaan,” ujar Fuad.

Seperti diketahui, sejak Agustus lalu, Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003. Fuad menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River. Sayangnya, dia tidak bersedia menjelaskan secara detail praktek konspirasi dalam penyajian laporan keuangan emiten berkode saham GRIV itu.

Fuad juga menjelaskan tugas akuntan adalah hanya memberikan opini atas laporan perusahaan. Akuntan, menurutnya, tidak boleh melakukan segala macam rekayasa dalam tugasnya. “Dia bisa dikenakan sanksi berat untuk rekayasa itu,” katanya.

Untuk menghindari sanksi pajak

Menanggapi tudingan itu, Kantor akuntan publik Johan Malonda & Rekan membantah telah melakukan konspirasi dalam mengaudit laporan keuangan tahunan Great River. Deputy Managing Director Johan Malonda, Justinus A. Sidharta, menyatakan, selama mengaudit buku Great River, pihaknya tidak menemukan adanya penggelembungan account penjualan atau penyimpangan dana obligasi. Namun dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang diterapkan Great River berbeda dengan ketentuan yang ada. “Kami mengaudit berdasarkan data yang diberikan klien,” kata Justinus.

Menurut Justinus, Great River banyak menerima order pembuatan pakaian dari luar negeri dengan bahan baku dari pihak pemesan. Jadi Great River hanya mengeluarkan ongkos operasi pembuatan pakaian. Tapi saat pesanan dikirimkan ke luar negeri, nilai ekspornya dicantumkan dengan menjumlahkan harga bahan baku, aksesori, ongkos kerja, dan laba perusahaan.

Justinus menyatakan model pencatatan seperti itu bertujuan menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan. Sebab, katanya, saldo laba bersih tak berbeda dengan yang diterima perusahaan. Dia menduga hal itulah yang menjadi pemicu dugaan adanya penggelembungan nilai penjualan. Sehingga diinterpretasikan sebagai menyembunyikan informasi secara sengaja.

Johan Malonda & Rekan mulai menjadi auditor Great River sejak 2001. Saat itu perusahaan masih kesulitan membayar utang US$150 Juta kepada Deutsche Bank. Pada 2002, Great River mendapat potongan pokok utang 85 persen dan sisa utang dibayar menggunakan pinjaman dari Bank Danamon. Setahun kemudian Great River menerbitkan obligasi Rp 300 miliar untuk membayar pinjaman tersebut. “Kami hanya tahu kondisi perusahaan pada rentang 2001-2003,” kata Justinus.

Sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan Great River ke Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Desember 2006. Dalam laporan tersebut, empat anggota direksi perusahaan tekstil itu ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemiliknya, Sunjoto Tanudjaja.

Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi Aryanto, Amir Jusuf, dan Mawar, yang menemukan indikasi  penggelembungan account penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian account penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. Perusahaan tidak mampu membayar utang Rp250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai Rp400 miliar.

(CRM)

ANALISIS KASUS

Kasus tersebut di atas menjelaskan tentang pelanggaran dalam profesi akuntan, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap  standar / kode etik yang telah ditetapkan, yaitu Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Pada dasarnya ada dua faktor utama yang mungkin menyebabkan seseorang berprilaku tidak etis (menyimpang dari kode etik), yakni:

  • Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya, seorang menemukan ompet berisi uang di Bandar udara. Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat terbuka. Pada kesempatan berikutnya, pada saat bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, yang bersangkutan dengan bangga bercerita bahwa dia telah menemukan dompet dan mengambil isinya.
  • Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan dirinya sendiri. Misal, seperti contoh diatas, seorang menemukan dompetberisi uang di bandara. Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat tersembunyi dan merahasiakan kejadian tersebut.

Dijelaskan dalam kasus tersebut bahwa, akuntan yang bersangkutan diduga telah melakukan KONSPIRASI dengan kliennya, yaitu secara sengaja bekerja sama dengan kliennya dalam rangka membenarkan / menyetujui / memberi rekomendasi baik ataupun melakukan rekayasa atas laporan keuangan konsolidasi PT tersebut (kliennya). Intinya, dapat dikatakan, akuntan tersebut diduga telah bertindak menyimpang dari kode etik untuk keuntungan dirinya sendiri (ataupun kelompoknya). Berkaitan dengan hal ini, dijelaskan bahwa IAI (sebagai wadah organisasi Akuntan Indonesia) telah membekukan keanggotaan akuntan tersebut, dan oleh karenanya pemerintah (Menkeu) memberikan sanksi kepada akuntan yang bersangkutan, berupa pembekuan ijin, yaitu dilarang memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit khusus.Akuntan tersebut juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kesimpulannya adalah akuntan tersebut telah melanggar kode etik akutan (khususnya Standar Profesi Akuntan Publik). Pelanggaran tersebut menunjukkan  sikap tidak etis, tidak jujur, karakter moral yang rendah, mengabaikan nilai objektifitas, tidak independen, mengabaikan kepentingan publik (lebih memilih kepentingan pribadi), dan karenanya dapat dikatakan kurang berkomitmen bahkan tidak bertanggung jawab atas profesi yang ia geluti. Perbuatan semacam ini menciderai etika profesi akuntan dan bahkan dapat menimbulkan citra buruk profesi akuntan di masyarakat. Disamping itu pelanggaran ini juga sangat bertentangan dengan good corporate governance philosofy yang membahayakan terhadap business going cocern.

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan seharusnya (idealnya) menunjukkan perilaku sebagai berikut :

a)      Ketakwaan Kepada Tuhan YME.

b)      Integritas. Sikap integritas yang ditanamkan dalam diri akan menumbuhkan kepercayaan yang pada gilirannya akan menyebabkan kepatuhan pada keputusan yang dibuat. Sikap ini tercermin dalam tanggung jawab dalam pekerjaan yang dilakukan; kepatuhan terhadap standar yang ada dan peraturan-peraturan yang berlaku; tidak melakukan tindakan yang mendiskreditkan profesi akuntannya; mendukung penuh tujuan mulia dari profesi yang ia geluti (akuntan public).

c)       Objektifitas. Seorang akuntan public harus mempunyai sikap objektifitas professional, yaitu bekerja secara professional sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan

d)       Kerahasiaan.

e)      Kompetensi. Dalam bekerja, seorang akuntan public harus menerapkan semua pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya. Oleh karena itu akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus:  membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang memadai; bekerja sesuai dengan standard an peraturan yang ada; selalu meningkatkan pengetahuan efektifitas dan mutu layanannya.

f)       Independensi, yaitu : bebas dari pengaruh siapapun, tidak memihak kepada siapapun, tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan kliennya.

Untuk mengatasi masalah seperti ini, solusi yang paling efektif adalah dengan memberlakukan sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik. Jadi, menurut kami, cara yang ditempuh oleh IAI dan juga Kemenkeu sudah tepat. Penerapan sanksi dalam pelanggaran kode etik diharapkan akan memberikan efek jera, sehingga akan mengurangi terjadinya kasus-kasus semacam ini.